Kenaikan Harga BBM Oleh Pemerintah: "Ketua DPC APDESI Kabupaten Lingga Prihatin Akan Nasib Masyarakat Nelayan".
Mimbat Publik.com Dabo Singkep, Lingga - Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Apdesi Kabupaten Lingga sebut sangat berdampak buruk terhadap perekonomian terutama bagi masyarakat nelayan daerah kepulauan di wilayah kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau.
"Kenaikan harga BBM sekarang ini sangat berdampak buruk sekali kepada masyarakat nelayan wilayah kepulauan kita dan salah satu penyebabnya adalah tidak sesuainya harga penjualan hasil tangkapan dibandingkan dengan harga pembelian BBM terutama jenis Solar", ucap Herman Atan selaku Ketua DPC Apdesi Kabupaten Lingga melalui aplikasi via telpon seluler nya kepada awak media. Kamis 22 September 2022.
Berdasarkan hasil survei kita dibeberapa daerah kepulauan yang terhimpun dalam wilayah Kabupaten Lingga, sungguh sangat miris dan sangat memperihatinkan sekali kondisi pendapatan ekonomi masyarakat kita yang keseharian bekerja dan bersumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai nelayan.
Herman mengungkapkan, kita tidak bermaksud menyalahkan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan, namun kita juga berharap ada keseimbangan disetiap keputusan yang dibuat. Semisalnya dengan cara melakukan pengawasan melalui pihak terkait pemerintah dalam hal ini pihak Intansi terkait ditingkat pemerintah kabupaten untuk duduk bersama antara pihak masyarakat nelayan dan pihak pengusaha penampungan hasil tangkapan dalam hal membuat suatu kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan kedua pihak, sehingga penjualan dari hasil tangkapannya mereka bisa berimbang.
"Sekarang ini masyarakat nelayan mayoritas mengeluh disebabkan hasil penjualan tangkapan mereka masih dengan harga sebelum BBM jenis solar naik, nah seharusnya pemerintah ikut andil juga dalam permasalahan harga jual dan harga beli, sehingga para masyarakat nelayan tidak merasa tertekan, kenapa hal demikian bisa terjadi?, bisa jadi dikarenakan tidak ikut andilnya Intansi terkait di pemerintahan (Kabupaten Lingga-red) melakukan pengawasan dan masyarakat tetap menjadi korban", ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Apdesi Kabupaten Lingga sangat berharap kepada pemerintah melalui pemerintah kabupatennya bisa memberi solusi kepada masyarakat tidak hanya kepada masyarakat nelayan saja namun kepada masyarakat umumnya agar kenaikan harga BBM tersebut berdampak positif bukan malah sebaliknya membuat perekonomian masyarakat tambah terpuruk dalam himpitan ketidaksesuaian penghasilan dan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pungkasnya.
Sumber: Herman Atan, DPC Apdesi Kabupaten Lingga.
Editor:Jiprizal
MimbarPublik.com Dabo Singkep, Lingga – Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Apdesi Kabupaten Lingga sebut sangat berdampak buruk terhadap perekonomian terutama bagi masyarakat nelayan daerah kepulauan di wilayah kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau.
“Kenaikan harga BBM sekarang ini sangat berdampak buruk sekali kepada masyarakat nelayan wilayah kepulauan kita dan salah satu penyebabnya adalah tidak sesuainya harga penjualan hasil tangkapan dibandingkan dengan harga pembelian BBM terutama jenis Solar”, ucap Herman Atan selaku Ketua DPC Apdesi Kabupaten Lingga melalui aplikasi via telpon seluler nya kepada awak media. Kamis 22 September 2022.
Berdasarkan hasil survei kita dibeberapa daerah kepulauan yang terhimpun dalam wilayah Kabupaten Lingga, sungguh sangat miris dan sangat memperihatinkan sekali kondisi pendapatan ekonomi masyarakat kita yang keseharian bekerja dan bersumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai nelayan.
Herman mengungkapkan, kita tidak bermaksud menyalahkan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan, namun kita juga berharap ada keseimbangan disetiap keputusan yang dibuat. Semisalnya dengan cara melakukan pengawasan melalui pihak terkait pemerintah dalam hal ini pihak Intansi terkait ditingkat pemerintah kabupaten untuk duduk bersama antara pihak masyarakat nelayan dan pihak pengusaha penampungan hasil tangkapan dalam hal membuat suatu kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan kedua pihak, sehingga penjualan dari hasil tangkapannya mereka bisa berimbang.
“Sekarang ini masyarakat nelayan mayoritas mengeluh disebabkan hasil penjualan tangkapan mereka masih dengan harga sebelum BBM jenis solar naik, nah seharusnya pemerintah ikut andil juga dalam permasalahan harga jual dan harga beli, sehingga para masyarakat nelayan tidak merasa tertekan, kenapa hal demikian bisa terjadi?, bisa jadi dikarenakan tidak ikut andilnya Intansi terkait di pemerintahan (Kabupaten Lingga-red) melakukan pengawasan dan masyarakat tetap menjadi korban”, ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Apdesi Kabupaten Lingga sangat berharap kepada pemerintah melalui pemerintah kabupatennya bisa memberi solusi kepada masyarakat tidak hanya kepada masyarakat nelayan saja namun kepada masyarakat umumnya agar kenaikan harga BBM tersebut berdampak positif bukan malah sebaliknya membuat perekonomian masyarakat tambah terpuruk dalam himpitan ketidaksesuaian penghasilan dan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pungkasnya.
Sumber: Herman Atan, DPC Apdesi Kabupaten Lingga. Editor:Jiprizal
MIMBARPUBLIK.COM, Bangkok- Jangan menyimpan foto hot di hape, karena mudah diretas siapapun. Kali ini sebanyak 1.450 foto milik Sineenat Wongvajirpakdi, selir resmi Raja Thailand Maha Vajiralongkorn (Rama X), bocor ke wartawan. Sebagian besar adalah foto selfie (swafoto) yang eksplisit secara seksual, yang mungkin telah dikirimkan ke raja.
Jurnalis Andrew MacGregor Marshall, yang berspesialisasi dalam politik Thailand, mengatakan bahwa pada Agustus 2020 ia menerima kartu SD yang berisi 1.450 foto dari tiga iPhone yang sebelumnya dimiliki Sineenat. Menurut Marshall, sebagian besar konten foto itu merupakan gambar intim.
Euro Weekly News pada Rabu (25/11/2020) melaporkan Marshall telah menjelaskan di Twitter bahwa foto-foto itu diterima tak lama setelah Sineenat dibebaskan dari penjara wanita Bangkok, di mana dia menghabiskan sembilan bulan, gelarnya dipulihkan dan dia pergi untuk bergabung dengan Raja Rama X di Jerman.
MIMBARPUBLIK.COM, Karo - Jajaran Polres Tanah Karo, melalui unit Polisi Sektor ( Polsek) Tiga Binanga, Di bawah Pimpinan Ipda Solo Bangun. Mengamankan seorang Pria...
MIMBARPUBLIK.COM, Palangkaraya - Bisnis prostitusi di Kota Palangkaraya, kian hari kian menjamur di Kota Palangkaraya, yang dikenal dengan semboyan Kota Cantik.
Puluhan warung baik berkedok...
MIMBARPUBLIK.COM, Karo - Personil Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Tanah Karo telah berhasil menggerebek salah satu tempat perjudian jenis dadu kopiok, Simpang Jandi Meriah, Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo tepatnya di Kedai Kopi Join Bangun, Senin (08/03/2021) Pukul 17:30 WIB.
MIMBARPUBLIK.COM, KARO - Judi tebak angka atau sering disebut Toto Gelap (Togel) atau Toto Malam (Tolam) beroprasi bebas sejak dahulu di Kota Kabanjahe bahkan...
MIMBARPUBLIK.COM, Batam - Salah satu langkah Polda Kepri dalam mendukung Program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, transparansi Berkeadilan) Kapolri yakni peluncuran aplikasi DUMAS (pengaduan masyarakat), yang...
MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mengangkat mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen baru Telkom.
"RUPST juga menyetujui perubahan Susunan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan," ujar Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 28/5/2021
Bambang Brodjonegoro menggantikan Komisaris Utama/ Komisaris Independen Telkom sebelumnya yakni Rhenald Kasali.
MIMBARPUBLIK.COM, Karo - Menindak lanjuti Agenda besar “Kumham Peduli,Kumham Berbagi”,Rutan Kelas II B Kabanjahe berbagi paket sembako kepada warga terdampak wabah Covid-19, Kamis (29/7/2021)...
MIMBARPUBLIK.COM, Asahan - Bupati Asahan H. Surya, BSc dan Forkopimda Kabupaten Asahan mengikuti rapat koordinasi secara virtual dengan pemerintah pusat yang membahas tentang evaluasi penanganan Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, kemarin 15/6/2021
Acara itu berlangsung di Ruang Utama Rumah Dinas Bupati Asahan.
Pada rakor ini Menteri Koordinasi dan Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa kasus harian untuk covid-19 secara nasional saat ini meningkat.
MIMBARPUBLIK.COM, KEPRI - Adventorial - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri Kepri Lantern Dream Parade atau Pawai Lampion Kepri 2023 di Gerbang Kota Tua...