Kenaikan Harga BBM Oleh Pemerintah: "Ketua DPC APDESI Kabupaten Lingga Prihatin Akan Nasib Masyarakat Nelayan".
Mimbat Publik.com Dabo Singkep, Lingga - Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Apdesi Kabupaten Lingga sebut sangat berdampak buruk terhadap perekonomian terutama bagi masyarakat nelayan daerah kepulauan di wilayah kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau.
"Kenaikan harga BBM sekarang ini sangat berdampak buruk sekali kepada masyarakat nelayan wilayah kepulauan kita dan salah satu penyebabnya adalah tidak sesuainya harga penjualan hasil tangkapan dibandingkan dengan harga pembelian BBM terutama jenis Solar", ucap Herman Atan selaku Ketua DPC Apdesi Kabupaten Lingga melalui aplikasi via telpon seluler nya kepada awak media. Kamis 22 September 2022.
Berdasarkan hasil survei kita dibeberapa daerah kepulauan yang terhimpun dalam wilayah Kabupaten Lingga, sungguh sangat miris dan sangat memperihatinkan sekali kondisi pendapatan ekonomi masyarakat kita yang keseharian bekerja dan bersumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai nelayan.
Herman mengungkapkan, kita tidak bermaksud menyalahkan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan, namun kita juga berharap ada keseimbangan disetiap keputusan yang dibuat. Semisalnya dengan cara melakukan pengawasan melalui pihak terkait pemerintah dalam hal ini pihak Intansi terkait ditingkat pemerintah kabupaten untuk duduk bersama antara pihak masyarakat nelayan dan pihak pengusaha penampungan hasil tangkapan dalam hal membuat suatu kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan kedua pihak, sehingga penjualan dari hasil tangkapannya mereka bisa berimbang.
"Sekarang ini masyarakat nelayan mayoritas mengeluh disebabkan hasil penjualan tangkapan mereka masih dengan harga sebelum BBM jenis solar naik, nah seharusnya pemerintah ikut andil juga dalam permasalahan harga jual dan harga beli, sehingga para masyarakat nelayan tidak merasa tertekan, kenapa hal demikian bisa terjadi?, bisa jadi dikarenakan tidak ikut andilnya Intansi terkait di pemerintahan (Kabupaten Lingga-red) melakukan pengawasan dan masyarakat tetap menjadi korban", ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Apdesi Kabupaten Lingga sangat berharap kepada pemerintah melalui pemerintah kabupatennya bisa memberi solusi kepada masyarakat tidak hanya kepada masyarakat nelayan saja namun kepada masyarakat umumnya agar kenaikan harga BBM tersebut berdampak positif bukan malah sebaliknya membuat perekonomian masyarakat tambah terpuruk dalam himpitan ketidaksesuaian penghasilan dan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pungkasnya.
Sumber: Herman Atan, DPC Apdesi Kabupaten Lingga.
Editor:Jiprizal
MimbarPublik.com Dabo Singkep, Lingga – Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Apdesi Kabupaten Lingga sebut sangat berdampak buruk terhadap perekonomian terutama bagi masyarakat nelayan daerah kepulauan di wilayah kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau.
“Kenaikan harga BBM sekarang ini sangat berdampak buruk sekali kepada masyarakat nelayan wilayah kepulauan kita dan salah satu penyebabnya adalah tidak sesuainya harga penjualan hasil tangkapan dibandingkan dengan harga pembelian BBM terutama jenis Solar”, ucap Herman Atan selaku Ketua DPC Apdesi Kabupaten Lingga melalui aplikasi via telpon seluler nya kepada awak media. Kamis 22 September 2022.
Berdasarkan hasil survei kita dibeberapa daerah kepulauan yang terhimpun dalam wilayah Kabupaten Lingga, sungguh sangat miris dan sangat memperihatinkan sekali kondisi pendapatan ekonomi masyarakat kita yang keseharian bekerja dan bersumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai nelayan.
Herman mengungkapkan, kita tidak bermaksud menyalahkan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan, namun kita juga berharap ada keseimbangan disetiap keputusan yang dibuat. Semisalnya dengan cara melakukan pengawasan melalui pihak terkait pemerintah dalam hal ini pihak Intansi terkait ditingkat pemerintah kabupaten untuk duduk bersama antara pihak masyarakat nelayan dan pihak pengusaha penampungan hasil tangkapan dalam hal membuat suatu kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan kedua pihak, sehingga penjualan dari hasil tangkapannya mereka bisa berimbang.
“Sekarang ini masyarakat nelayan mayoritas mengeluh disebabkan hasil penjualan tangkapan mereka masih dengan harga sebelum BBM jenis solar naik, nah seharusnya pemerintah ikut andil juga dalam permasalahan harga jual dan harga beli, sehingga para masyarakat nelayan tidak merasa tertekan, kenapa hal demikian bisa terjadi?, bisa jadi dikarenakan tidak ikut andilnya Intansi terkait di pemerintahan (Kabupaten Lingga-red) melakukan pengawasan dan masyarakat tetap menjadi korban”, ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Apdesi Kabupaten Lingga sangat berharap kepada pemerintah melalui pemerintah kabupatennya bisa memberi solusi kepada masyarakat tidak hanya kepada masyarakat nelayan saja namun kepada masyarakat umumnya agar kenaikan harga BBM tersebut berdampak positif bukan malah sebaliknya membuat perekonomian masyarakat tambah terpuruk dalam himpitan ketidaksesuaian penghasilan dan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pungkasnya.
Sumber: Herman Atan, DPC Apdesi Kabupaten Lingga. Editor:Jiprizal
MIMBARPUBLIK.COM, Bangkok- Jangan menyimpan foto hot di hape, karena mudah diretas siapapun. Kali ini sebanyak 1.450 foto milik Sineenat Wongvajirpakdi, selir resmi Raja Thailand Maha Vajiralongkorn (Rama X), bocor ke wartawan. Sebagian besar adalah foto selfie (swafoto) yang eksplisit secara seksual, yang mungkin telah dikirimkan ke raja.
Jurnalis Andrew MacGregor Marshall, yang berspesialisasi dalam politik Thailand, mengatakan bahwa pada Agustus 2020 ia menerima kartu SD yang berisi 1.450 foto dari tiga iPhone yang sebelumnya dimiliki Sineenat. Menurut Marshall, sebagian besar konten foto itu merupakan gambar intim.
Euro Weekly News pada Rabu (25/11/2020) melaporkan Marshall telah menjelaskan di Twitter bahwa foto-foto itu diterima tak lama setelah Sineenat dibebaskan dari penjara wanita Bangkok, di mana dia menghabiskan sembilan bulan, gelarnya dipulihkan dan dia pergi untuk bergabung dengan Raja Rama X di Jerman.
MIMBARPUBLIK.COM, Karo - Jajaran Polres Tanah Karo, melalui unit Polisi Sektor ( Polsek) Tiga Binanga, Di bawah Pimpinan Ipda Solo Bangun. Mengamankan seorang Pria...
MIMBARPUBLIK.COM, Palangkaraya - Bisnis prostitusi di Kota Palangkaraya, kian hari kian menjamur di Kota Palangkaraya, yang dikenal dengan semboyan Kota Cantik.
Puluhan warung baik berkedok...
MIMBARPUBLIK.COM, Karo - Personil Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Tanah Karo telah berhasil menggerebek salah satu tempat perjudian jenis dadu kopiok, Simpang Jandi Meriah, Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo tepatnya di Kedai Kopi Join Bangun, Senin (08/03/2021) Pukul 17:30 WIB.
MIMBARPUBLIK.COM, KARO - Judi tebak angka atau sering disebut Toto Gelap (Togel) atau Toto Malam (Tolam) beroprasi bebas sejak dahulu di Kota Kabanjahe bahkan...
MIMBARPUBLIK.COM, Batam - Pemerintah Provinsi, Pemko Batam dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengikuti rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang digelar di Panggung Utama Dataran Engkuputri Batamcenter, Batam, Kepri, Selasa (11/3/2020) pagi.
Kegiatan ini guna meningkatkan upaya penanganan Covid-19 dan peningkatan ekonomi, khususnya di Batam.
Salah satu yang mencuat dalam rapat ini yakni peningkatan kapasitas kesehatan dengan mengadakan laboratorium (lab) PCR.
MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta Pemerintah memastikan atlet-atlet yang akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua segera mendapat giliran vaksinasi COVID-19.
Sekretaris Kemeterian Pemuda dan Kemenpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto mengatakan vaksinasi COVID-19 bagi atlet PON Papua juga telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera dilaksanakan.
“Itu (vaksinasi PON) sudah menjadi concern kami karena pada 15 Maret lalu, Pak Presiden sudah mengadakan rapat terbatas (ratas). Dalam ratas tersebut, Pak Presiden mengatakan para atlet wajib untuk divaksin,” kata Gatot dalam webinar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Jakarta, Senin 22/3/2021
MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia.
MIMBARPUBLIK.COM, Bintan - Aksi penggalangan dana sebagai bentuk keperdulian terhadap saudara - saudara di Palestina sudah diserahkan kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Gabungan...
MIMBARPUBLIK, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memotong vonis Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat menjadi 8 tahun penjara dalam perkara penerimaan hadiah dari sejumlah...