MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta – Terkait pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning memberi penegasan agar Negara tidak boleh berbisnis dengan Rakyatnya ditanggapi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, PDI Perjuangan di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
“Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah, termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” tegas Hasto, dalam keterangan rilisnya yang diterima wartawan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Berkaitan dengan pernyataan Sdri Ribka Ciptaning, Hasto menambahkan, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” jelas Hasto.
Hasto mengatakan, PDI Perjuangan sebagai Partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar Partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD ART, Sikap Politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tsb sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” tugas Hasto.
Hasto mengatakan, mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga muncul pro kontra maka sebaiknya “komunikasi” dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.
“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” tutur Hasto.
Sebelumnya, beredar video berdurasi 3 menit 44 detik di media sosial Anggota Komisi IX DPR RI bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin. Dengan alasan, menanyakan apakah vaksin yang diberikan kepada masyarakat sudah uji klinis. Bahkan, Ribka memilih untuk dikenakan denda ketimbang mendapat vaksin yang belum diuji klinis.
Selanjutnya, Ribka mengingatkan agar Negara tidak berbisnis dengan rakyatnya. Hal ini dia kemukakan berdasarkan pengalaman tes PCR berbeda-beda. Dia mengingatkan, agar vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat tidak dibedakan. Semua berhak mendapatkannya tanpa dibedakan.
Penulis : Ralian
