Tag: Marinir

MIMBARPUBLIK.COM, Bangkok- Jangan menyimpan foto hot di hape, karena mudah diretas siapapun. Kali ini sebanyak 1.450 foto milik Sineenat Wongvajirpakdi, selir resmi Raja Thailand Maha Vajiralongkorn (Rama X), bocor ke wartawan. Sebagian besar adalah foto selfie (swafoto) yang eksplisit secara seksual, yang mungkin telah dikirimkan ke raja.

Jurnalis Andrew MacGregor Marshall, yang berspesialisasi dalam politik Thailand, mengatakan bahwa pada Agustus 2020 ia menerima kartu SD yang berisi 1.450 foto dari tiga iPhone yang sebelumnya dimiliki Sineenat. Menurut Marshall, sebagian besar konten foto itu merupakan gambar intim.

Euro Weekly News pada Rabu (25/11/2020) melaporkan Marshall telah menjelaskan di Twitter bahwa foto-foto itu diterima tak lama setelah Sineenat dibebaskan dari penjara wanita Bangkok, di mana dia menghabiskan sembilan bulan, gelarnya dipulihkan dan dia pergi untuk bergabung dengan Raja Rama X di Jerman.

MIMBARPUBLIK.COM, Karo - Jajaran Polres Tanah Karo, melalui unit Polisi Sektor ( Polsek) Tiga Binanga,  Di bawah Pimpinan Ipda Solo Bangun. Mengamankan seorang Pria...

MIMBARPUBLIK.COM, Palangkaraya - Bisnis prostitusi di Kota Palangkaraya, kian hari kian menjamur di Kota Palangkaraya, yang dikenal dengan semboyan Kota Cantik. Puluhan warung baik berkedok...

MIMBARPUBLIK.COM, Karo - Personil Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Tanah Karo telah berhasil menggerebek salah satu tempat perjudian jenis dadu kopiok, Simpang Jandi Meriah, Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo tepatnya di Kedai Kopi Join Bangun, Senin (08/03/2021) Pukul 17:30 WIB.

MIMBARPUBLIK.COM, KARO - Judi tebak angka atau sering disebut Toto Gelap (Togel) atau Toto Malam (Tolam) beroprasi bebas sejak dahulu di Kota Kabanjahe bahkan...

MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta - Di tengah pandemi Covid-19, hoax (berita bohong) berpeluang besar pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Hal itu dikarenakan para kandidat tidak bisa berhubungan secara fisik, sarana kampanye hanyalah media sosial.     

Hal itu diutarakan anggota MPR RI Fraksi Nasdem, Saan Mustofa. "Ruang untuk hoax di tengah Pilkada 2020 ini memang sangat lebar untuk terbuka di media sosial. Karena Pilkada ini ada di tengah suasana pandemi," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin (7/12/2020).

Penyebabnya, menurut Saan, ruang bagi pasangan calon, tim sukses dan juga partai politik pengusung untuk berhubungan secara fisik sangat terbatas. Sehingga, semua kontestan pasti akan menggunakan medsos seoptimal mungkin.  

BENGKALIS - Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020, dari semula berakhir pada Desember 2024 menjadi...

MIMBARPUBLIK.COM, Batam - Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, mengajak Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kepri membangun Batam dan Kepri. Hal itu...

MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa empat pasien yang dikonfirmasi terserang virus corona varian B117 tidak mengalami gejala sakit berat dan semuanya sudah sembuh.

"Dalam pemeriksaan PCR mereka dinyatakan positif. Pelacakan kita dari keempat kasus ini mengalami gejala ringan dan sedang serta melakukan isolasi secara terpusat. Ada yang dirawat tapi dengan kondisi ringan-sedang, tidak ada yang berat," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Senin 8/3/2021

Menurut Kemenkes, kasus penularan virus corona varian B117 ditemukan di Sumatera Selatan pada 11 Januari 2021, di Kalimantan Selatan pada 6 Januari 2021, di Kalimantan Timur pada 12 Februari, dan di Sumatera Utara pada 28 Januari 2021.

MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD) sebagai tindak lanjut atas kasus alat tes cepat atau rapid test antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Erick menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius. Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, langkah tegas mesti diambil.

"Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu 16/05/2021.