Berita Popular
Ribuan Foto Hot Selir Raja Thailand Bocor
MIMBARPUBLIK.COM, Bangkok- Jangan menyimpan foto hot di hape, karena mudah diretas siapapun. Kali ini sebanyak 1.450 foto milik Sineenat Wongvajirpakdi, selir resmi Raja Thailand Maha Vajiralongkorn (Rama X), bocor ke wartawan. Sebagian besar adalah foto selfie (swafoto) yang eksplisit secara seksual, yang mungkin telah dikirimkan ke raja.
Jurnalis Andrew MacGregor Marshall, yang berspesialisasi dalam politik Thailand, mengatakan bahwa pada Agustus 2020 ia menerima kartu SD yang berisi 1.450 foto dari tiga iPhone yang sebelumnya dimiliki Sineenat. Menurut Marshall, sebagian besar konten foto itu merupakan gambar intim.
Euro Weekly News pada Rabu (25/11/2020) melaporkan Marshall telah menjelaskan di Twitter bahwa foto-foto itu diterima tak lama setelah Sineenat dibebaskan dari penjara wanita Bangkok, di mana dia menghabiskan sembilan bulan, gelarnya dipulihkan dan dia pergi untuk bergabung dengan Raja Rama X di Jerman.
Polres Tanah Karo Tangkap Seorang Pelaku Penyalah Guna Narkoba
Bisnis Prostitusi Menjamur di Kota Palangkaraya
Polres Tanah Karo Grebek Tempat Perjudian Dadu Kopiok di Simpang Jandi Meriah Karo
Judi Togel Beroperasi Mulus dan Lancar Sampai ke Desa-Desa di Tanah Karo
Pilihan Editor
Pangdam I/BB Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin ke Siak
Momen May Day, Ketua DPRD Temui Para Buruh
Wakapolda Riau Tinjau Vaksin Di Mandau Bengkalis
Diskusi dengan Mahasiswa Oxford Asal Batam, Rudi Sampaikan Petuah Ini
Riza Patria: Saya Yakin Anies Baswedan Tidak Terlibat Korupsi Lahan Sarana Jaya
MIMBARPUBLIK.COM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yakin Gubernur Anies Baswedan tidak terlibat dalam korupsi lahan Sarana Jaya, menyusul rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anies atas perkara tersebut.
"Saya yakin Pak Anies tidak terlibat dengan masalah-masalah seperti itu," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin 26/7/2021.
Terkait dengan pemeriksaan oleh lembaga antirasuah itu, Riza mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mencampuri apa yang menjadi kewenangan KPK.










