Aliasnsi Boedak Kampung Melakukan Dialog Terkait Free Trade Zone ( FTZ ) Ke BP Kawasan Bintan

16
Aliansi Boedak Kampung Audiesi ke BP Kawasan Bintan, Jumat (26/11/21). Foto: Jul/Mimbarpublik.com

MIMBARPBLIK.COM, BINTAN – Aliansi Boedak Kampung melakukan Audiensi atau dialog kepada BP Kawasan Kabupaten Bintan yang berada di Jalan Raya Tj.Uban Km.16 pada Rabu 25 November 2021di kantor BP Kawasan Bintan, Jum’at 26/11/2021.

Ketua Pembina Boedak Kampung Jamhur Ismail hadir dalam dialog pembahasan terkait Free Trade Zone ( FTZ) di Kabupaten Bintan, beserta jajarannya,ungkap Jamhur Ismail.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Plt BP Kawasan Bintan Drs.Abimayu,dalam Dialog tersebut lebih kepada membahas terkait Free Trade Zone (FTZ ) Kabupaten Bintan,Plt BP Kawasan Kabupaten Bintan Drs.Abimayu mengatakan , dimana BP Bintan tidak sama dengan BP Batam , ujarnya kepada Ketua Pembina Boedak Kampung Jamhur Ismail.

Terkait gagalnya Jasa Labuh Jangkar Kepri untuk memungut retribusi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga besar harapan pelabuhan Kota Sagara Tanjung Uban mampu menyerap PAD dengan dijadikan Kawasan perdagangan bebas Free Trade Zone ( FTZ ) sehingga mampu menyerap PAD,ungkap Jamhur Ismail.

Plt BP Kawasan Drs.Abimayu mengatakan, sangat merespon positif dengan kedatangan Aliansi Boedak Kampung untuk melakukan dialog terkait Free Trade Zone ( FTZ ) , namun selaku lembaga belum mendapatkan SK dari Gubernur untuk menunjuk pelabuhan Kota Sagara yang berada di Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, menjadi Pelabuhan Perdagangan bebas, untuk mengoptimalkan disisi kepelabuhan agar menjadi PAD hal ini bisa diselaraskan dengan pertemuan Gubernur Kepri dengan menteri perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa hari yang lalu, Gubernur Kepri membahas pelabuhan Tanjunguban salah satunya pengoperasiannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepri, kata Jamhur .

Berdasarkan PP nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan bebas, sudah saatnya pelabuhan – pelabuhan di Kepulauan Riau, dioptimalkan dengan pemerataan Free Trade Zone ( FTZ ) guna menarik investasi pelaku usaha , apalagi saat ini pelabuhan Kota Sagara hanya melakukan pengoperasian kegiatan bongkar muat matrial semen saja,itupun hanya sebulan sekali, kata Jamhur.

Selaku Ketua Pembina Aliansi Boedak Kampung Jamhur Ismail meminta Gubernur Kepri mengambil langkah cepat bersama Kanwil Bea dan Cukai Kepulauan Riau merealisasikan Free Trade Zone ( FTZ ) Pelabuhan Kota Sagara dan Pelabuhan bersama BP Kawasan Bintan agar terlihat kinerja nyata ,dan berdampak kepada perekonomian , menjadi PAD dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, ujarnya.

Penulis : Juliansyah

BNI Makassar Pemerintah Provinsi Kepri Connexer DPRD Lingga Pemerintah Kota Tanjung Pinang DPRD Batam Clorismen Indonesia