Kisruh Soal THL dan PTT Yang di PHK Pemkab Lingga Pemuda Ini Angkat Bicara

Alim, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Kepulauan Riau (DPD GMNI Kepri)
Alim, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Kepulauan Riau (DPD GMNI Kepri)

MIMBARPUBLIK.COM, Lingga – Kebijakan yang menuai kontroversi terkait pemberhentian sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga menjadi buah pembicaraan dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat terkhusus bagi pemuda Desa Cempaka Kecamatan Lingga, Alim yang saat ini juga mengemban amanah di Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Kepulauan Riau (DPD GMNI Kepri), Kamis (10/6/2021).

Alim panggilan kesehariannya sangat menyayangkan karena pengambilan kebijakan di Pemerintahan Daerah terkesan tidak berjalan dengan beriringan, apalagi eksekutif selaku eksekutor. Hal ini berdasarkan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan beberapa pimpinan DPRD, Sekda, dan tokoh masyarakat untuk meminta penjelasan BKSDM terkait dasar pemberhentian THL dan PTT atas arahan atau kebijakan kepala daerah, yakni Bupati Lingga.

”Saya kira hal ini sudah jelas, sudah seharusnya isu permasalahn ini mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ya, bukan hanya eksekutif selaku eksekutor saja yang bisa sembarangan mengambil kebijakan, tapi ingat ada lembaga legislatif yang juga berperan penting dalam segi pengawasan agar tujuan bisa tercapai sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan,” Pungas Alim.

Lanjutnya, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini kondisi ekonomi dan lapangan pekerjaan serba susah untuk didapatkan dan seandainya memang benar Pemberhentian terhadap sejumlah PTT dan THL tersebut. Maka, sudah sangat jelas roda Pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lingga juga ikut terkena dampaknya.

”Permasalahan ini perlu kiranya dikaji ulang oleh Pemerintah Kabupaten Lingga bersama badan legislatif dan seluruh pemangku jabatan penting lainnya, agar tidak merugikan sebelah pihak saja. Sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Lingga lebih bijaksana dalam membuat kebijakan dan berpikir jernih jauh kedepan untuk sama-sama bergotong-royong membangun Kabupaten Lingga dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan menambah polemik baru di tengah masyarakat,” Ujar Alim.

Penulis : Ade