MIMBARPUBLIK.COM, MAKASSAR – Aksi pernyataan sikap aliansi Mahasiswa pemerhati keadilan di depan Mapolda Sulsel, Jumat (10/12/2021).
Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di indonesia telah menjadi sorotan berbagai pihak terutama oleh masyarakat, kalangan akademis, praktisi dan media massa.
berbagai keluhan sudah umum di suarakan seperti pelayanan yang berbelit belit, adanya pungutan liar, tidak adanya kepastian biaya, waktu dan persyaratan pelayanan lainnya.
pelayanan sebagai sumber indikator keberhasilan penyelenggara pemerintah terhadap tingkat kepuasan masyarakat, meskipun demikianmewujudkan kepuasan secara menyeluruh tidaklah mudah, apa lagi masyarakat sekarang lebih kritis dan betul betul telah memahami haknya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan kebutuhan.
Kepolisian republik indonesia merupakan bagian fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.
Di sulawesi selatan misalnya, khususnya pada wilayah hukum polres pinrang dan pangkep, yang kali ini kembali menuai sorotan terkait dengan indikasi adanya praktik praktik pungutan liar (pungli) yang di lakukan oleh beberapa oknum polisi satuan lalulintas (satlantas) polres pinrang dan pangkep dalam hal kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta mekanisme pembayaran pajak kendaraan.
Diantara yang kerap ditemukan pungli biaya tes psikologi, kesehatan dll yang tidak sesuai dengan ketetapan regulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
“Dalam proses pembayaran pajak kendaraan sinyalir juga kerap terjadi pungutan pungutan yang tak berdasar di luar PNBP yang di duga dilakukan oleh beberapa oknum oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Marlo.
Reporter: Sulhandi
