Ketum WLJ Yanes Yosua Frans: Indonesia Krisis Agraria

167
Ketua Umum We Love Jokowi (WLJ) Yanes Yosua Frans | Foto : Istimewa

MIMBARPUBLIK.COM – Ketua Umum (Ketum) We Love Jokowi (WLJ), Yanes Yosua Frans menyebut Indonesia saat ini sedang mengalami krisis agraria akibat ulah mafia tanah.

Hal itu ia sampaikan dalam podcast yang diselenggarakan oleh Delegasi Media melalui chanel Youtube-nya beberapa hari yang lalu.

“Saya keliling Sumatera, Jawa, Kalimantan dan daerah lainnya. Ditemukan bahwa indonesia berada dalam krisis agraria,” ujar Yanes.

Ia mengatakan, presiden Jokowi menginstruksikan semua mafia tanah harus ditangkap, siapa pun dia.

“Kemudian disusul Kapolri, Jenderal Sigit Listyo Prabowo memberikan surat edaran kepada Kapolda agar semua tanah yang dirampas perusahaan swasta atau BUMN dikembalikan ke rakyat,” ucapnya.

Melihat hal tersebut, kata Yanes, ini tugas saya sebagai relawan Jokowi, berusaha supaya tidak ada masalah yang berarti di saat pak Jokowi berakhir kepemimpinannya tahun 2024. Sehingga meninggalkan sesuatu yang benar. Semua mafia selesai, semua dilibas.

“Mafia tanah ini yang belum selesai, bahkan tambah banyak. Saya sudah keliling,” jelasnya.

Yanes mengatakan, kita harus tetap berjuang terus, agar suatu saat kelak bangsa ini mulai sadar, bahwa nilai-nilai yang sudah rusak dikembalikan.

“Untuk itu, saya lebih konsen bagaimana cara mengelola agraria langsung ke lapisan masyarakat paling bawah,” ungkapnya.

Ia mencontohkan tanah Tol Tanjung Mulia, Sumatera Utara. Sejak 2018 sampai sekarang tak pernah mendapat ganti rugi. 24 Kepala Keluarga (KK) tiap hari berjuang tidak pernah dapat ganti rugi. Tanah depan dan belakang sudah diganti, yang di tengah ibu-ibu tidak diganti.

Yanes melanjutkan, rupanya salah bayar. Dibayar kepada 7 orang dengan jumlahnya diatas Rp 25 miliar, harusnya diperuntukan untuk yang terdampak.

“Dalam konteks salah bayar ini saya sudah berhadapan dengan oknum petinggi-petinggi BPN Provinsi, mereka menunjukan surat dari pengadilan. Saya menyatakan dengan tegas tidak percaya dengan yang mengadili kasus rakyat kecil di Indonesia. Karena saya keliling, semua kasus dalam banyak hal, perusahaan menang dan rakyat kecil kalah,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, Indonesia membutuhkan lembaga khusus, pengadilan agraria. Yang menyelesaikan secara komprensif.

Negara ini, sebut Yanes, masih tetap membutuhkan revolusi mental, dalam konteks pelaksanaan clean, great dan good governance atau di swasta disebut the good corporate.

“Kepada semua stakeholder yang terlibat, mari kita cari solusi yang tepat. Supaya pak Jokowi meninggalkan sesuatu yang benar. Dia orang baik dan benar, tapi kalau tidak didukung oleh orang-orang yang peduli bangsa ini, akan tetap seperti ini, intinya revolusi mental,” tandas Yanes.

Redaksi

Pemerintah Provinsi Kepri Connexer Pemerintah Kota Tanjung Pinang DPRD Batam DPRD Lingga Clorismen Indonesia